Media NusantaraNews-Today.com .Kota Pematangsiantar-22 September 2025 – Lembaga Anti Korupsi Indonesia resmi melaporkan dugaan tindak pidana nepotisme dalam proses seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pematangsiantar ke Kejaksaan Negeri Pematangsiantar.
Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Direktur Lembaga Anti Korupsi Indonesia, Heri Handoko Sinaga, pada 22 September 2025.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Chat SekarangDasar laporan ini adalah adanya indikasi kuat bahwa beberapa calon pengawas yang diajukan memiliki hubungan langsung dengan Walikota maupun tim sukses politiknya. Kondisi tersebut jelas bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD, serta berpotensi memenuhi unsur nepotisme sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
Dalam keterangan persnya, Heri Handoko Sinaga menyatakan:
> “Kami sudah mengajukan surat permintaan verifikasi dokumen kepada pihak Pemko, namun hingga saat ini tidak ada jawaban. Diamnya instansi justru menguatkan dugaan bahwa proses seleksi tidak dilakukan secara terbuka. Karena itu, kami mengambil langkah hukum dengan melaporkan ke Kejaksaan Negeri Pematangsiantar agar segera dilakukan penyelidikan,” tegasnya.
Lembaga Anti Korupsi Indonesia menilai bahwa penunjukan calon yang memiliki hubungan politik maupun keluarga dengan Walikota berpotensi melanggar:
1. Pasal 1 angka (5) dan Pasal 5 huruf a dan b UU No. 28 Tahun 1999 tentang Nepotisme.
2. Pasal 3 UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) tentang penyalahgunaan wewenang.
3. Pasal 263 KUHP jika terbukti terdapat dokumen palsu dalam proses seleksi.
Lembaga Anti Korupsi Indonesia menegaskan, laporan ini merupakan bentuk kontrol masyarakat agar pengelolaan PDAM benar-benar profesional, bebas dari intervensi politik, dan berpihak pada pelayanan publik.
Lembaga Anti Korupsi Indonesia juga meminta Kejaksaan Negeri Pematangsiantar untuk segera menindaklanjuti laporan ini secara serius dan transparan demi menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pematangsiantar.
(Josep Opranto Sagala)
Baca Juga Berita Ini
Arif Harahap Terpilih Jadi Ketua KNPI Pematang Siantar, Tokoh Muda Ajak Gandeng Tangan Demi Kemajuan
Capacity Building BI Pematangsiantar ke IKN Jadi Sorotan, Publik Ingatkan Pentingnya Efisiensi Anggaran
May Day 2026 di Pematangsiantar Gaungkan Kolaborasi
Tiga Remaja Diduga Gunakan Narkotika Diamankan Warga
Imigrasi Pematangsiantar Bentuk Desa Binaan Imigrasi di Tebing Tinggi
Kasat Reskrim Polres Siantar Bumkam Saat Komfiimasi Marak Perjudian di Kota Pematangsianțar di Jalan Rindam
Komentar